![]() |
| Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Bireuen (PB HIMABIR), Jamalul |
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog berbagai elemen pemuda Aceh dalam menyampaikan pandangan, aspirasi, serta rekomendasi terhadap isu-isu strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, penanganan pasca bencana, dan penguatan kualitas sumber daya manusia Aceh.
Hadir bersama delegasi PB HIMABIR, Jamalul menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah, mulai dari penanganan pasca banjir, pembangunan infrastruktur vital, hingga penguatan program pendidikan dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Aceh.
Dalam penyampaiannya, Jamalul menegaskan bahwa pemuda memiliki posisi penting dalam perjalanan perubahan sosial dan pembangunan daerah. Karena itu, menurutnya, ruang partisipasi pemuda tidak boleh berhenti sebatas simbolik maupun seremonial semata.
“Sejarah selalu mencatat bahwa pemuda memiliki andil besar dalam menghadirkan perubahan dan kemajuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun dunia. Semangat itu masih hidup sampai hari ini. Karena itu, gagasan dan pandangan pemuda sudah seharusnya tidak hanya didengar sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi pertimbangan dalam arah kebijakan pembangunan,” ujar Jamalul.
Salah satu isu yang turut disoroti ialah pembangunan Jembatan Kutablang di Kabupaten Bireuen yang hingga kini dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurut Jamalul, jembatan yang berada di jalur lintas provinsi Aceh–Medan tersebut memiliki peran vital terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas wilayah.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui sektor pekerjaan umum, sehingga perhatian dan percepatan penyelesaiannya diharapkan menjadi prioritas.
“Masyarakat tentu berharap pembangunan Jembatan Kutablang dapat segera terealisasi secara optimal. Sebab, keberadaannya bukan hanya menyangkut akses transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat lintas daerah,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Jamalul juga menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Aceh akibat pendangkalan sungai dan lemahnya tata kelola lingkungan.
Ia merekomendasikan agar pemerintah melakukan pengerukan sungai-sungai yang mulai dangkal serta memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai guna mengurangi risiko banjir yang terus berulang setiap tahun.
Menurutnya, penanganan pasca banjir perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada penanganan darurat ketika bencana terjadi.
Dalam forum tersebut, Jamalul turut menyinggung kondisi lahan pertanian masyarakat yang hingga kini masih tertimbun lumpur pasca banjir dan mulai mengeras sehingga menyulitkan petani untuk kembali mengelola sawah mereka.
Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang konkret agar masyarakat, khususnya para petani, dapat kembali produktif dan memulihkan kondisi ekonominya.
Di sektor pendidikan, Jamalul menilai penguatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia mendorong agar pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara lebih baik dan berorientasi jangka panjang, termasuk dengan memperbesar alokasi program beasiswa bagi pelajar kurang mampu, mahasiswa berprestasi, hingga putra-putri Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Menurutnya, investasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk menyiapkan generasi Aceh yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang.
“Anak-anak muda Aceh yang hari ini diberi kesempatan belajar melalui beasiswa, pada akhirnya diharapkan kembali dengan ilmu, pengalaman, dan pengabdiannya untuk membangun daerahnya sendiri. Karena itu, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Aceh,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Jamalul menegaskan bahwa generasi muda Aceh memiliki semangat besar untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Namun demikian, ia berharap ruang keterlibatan pemuda dapat terus diperkuat agar gagasan yang lahir dari kalangan muda benar-benar dapat memberi kontribusi nyata terhadap arah kebijakan publik di Aceh.
Kegiatan Roadshow Pemuda Aceh 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah sekaligus membangun ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan generasi muda Aceh.
