Ishak, SH, Seorang pemerhati sosial Aceh.

Bireuen — Tingginya angka keberangkatan warga Aceh ke luar negeri menuai kritik dari berbagai kalangan. Fenomena ini dinilai mencerminkan lemahnya kreativitas pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam daerah.


Kritik tersebut disampaikan oleh Ishak, SH, seorang pemerhati sosial Aceh. Ia menilai Gubernur Aceh belum menunjukkan terobosan nyata dalam mengelola potensi daerah sehingga banyak warga terpaksa mencari penghidupan di luar negeri.


Menurut Ishak, berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 88.954 paspor telah diterbitkan untuk warga Aceh. Angka tersebut dinilai sangat tinggi dan mengkhawatirkan.


Adapun rincian penerbitan paspor tersebut antara lain di Banda Aceh sebanyak 32.332 paspor, Lhokseumawe 20.161 paspor, Langsa 13.351 paspor, Meulaboh 11.313 paspor, Takengon 10.239 paspor, dan Sabang 1.374 paspor.


Data tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan di Banda Aceh pada Rabu lalu. Ishak menilai angka tersebut menjadi indikator kuat bahwa banyak warga Aceh memilih bekerja atau menetap di luar negeri.


Ishak menegaskan bahwa kepergian warga Aceh ke luar negeri bukanlah semata-mata keinginan pribadi, melainkan sebuah keterpaksaan demi mempertahankan ekonomi keluarga. Minimnya lapangan pekerjaan di Aceh membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan.


“Jika lapangan kerja tersedia dan dikelola dengan baik di Aceh, saya yakin masyarakat tidak akan berbondong-bondong ke luar negeri,” ujar Ishak dalam keterangannya.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Aceh secara maksimal.


Lebih lanjut, Ishak secara khusus menyoroti kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem. Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat kreativitas dan inovasi kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.


Ishak membandingkan kondisi tersebut dengan masa lalu ketika Muzakir Manaf menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh. Saat itu, Mualem dinilai berhasil mempopulerkan isu korban konflik dan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke tingkat nasional.


Namun, menurut Ishak, keberhasilan tersebut lebih menonjolkan sosok pribadi dan narasi konflik, bukan pengembangan potensi daerah seperti investasi, industri kreatif, pertanian modern, maupun sektor kelautan.


Ishak berharap Pemerintah Aceh ke depan lebih fokus pada kebijakan strategis yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemanfaatan potensi daerah agar masyarakat Aceh tidak lagi menjadikan luar negeri sebagai satu-satunya harapan hidup.